Beranda > Artikel > Menjelang Hari Pangan Sedunia: Perlu Perubahan Mindset

Menjelang Hari Pangan Sedunia: Perlu Perubahan Mindset

Menyambut Hari Pangan Sedunia 12 Okt 2010 Dekan Fakultas Pertanian UGM, Prof. Ir. Triwibowo Yuwono, menilai perlu perubahan mindset di bidang pertanian. Alasannya, pemerintah hingga saat ini belum memperlihat­kan keberpihakan yang cukup untuk sektor ini. Jika mungkin, bahkan perlu dilakukan gerakan untuk para perumus kebijakan di bidang ini. Hal itu terlihat dari anggaran pada APBN yang dialokasikan di sektor pertanian masih sangat kecil, tidak sebanding dengan alokasi untuk sektor lain, semisal pendidikan. Pertanian semestinya mendapatkan perhatian khusus.

Untuk itu, perlu ada politik anggaran bagi sektor pangan yang diperbesar dan dituangkan dalam UUD 1945. Politik anggaran untuk sektor pertanian harus diperbesar, seperti halnya sektor lain seperti pendidikan, dan dituangkan dalam amandemen UUD 1945, katanya, Jumat (9/10), di Faperta UGM menjelang peringatan Hari Pangan Sedunia pada 12 Oktober mendatang.

Triwibowo mengatakan selain jumlah anggaran yang harus ditambah, saat ini harus ada pula jaminan bahwa kebijakan penyediaan pangan nasional tidak dilaku­kan dalam bentuk kontrak dengan pihak luar negeri, seperti yang telah terjadi di sektor perkebunan. Saat ini, hampir sebagian besar sektor perkebunan, terutama kelapa sawit, justru sudah dimiliki pihak Malaysia. Ini bisa saja nanti menjalar ke sektor pertanian ini, imbuhnya.

Fakultas Pertanian UGM dalam pernyataannya juga menyampaikan perlunya memperkenalkan diversifikasi pangan sejak dini. Diversifikasi pangan seharusnya dapat diterapkan dengan berbasis pada pangan lokal. “Itu bisa dilakukan melalui pendidikan, lewat Pendidikan Anak Usia Dini agar mereka tahu bahwa pangan itu tidak hanya beras saja,” pungkasnya. (Humas UGM)

Rawan Pangan Versus Rawan Kebijakan

Berita warga yang lapar di Kabupaten Sumba Timur, (Koran Tempo, Rabu 7/4), Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan (Kompas, 16/4) dan kisah busung lapar di Kabupaten Ende (Pos Kupang.Com, Selasa, 27/4) lalu bukan berita mengejutkan. Provinsi kepulauan ini sudah lama dilabeli sebagai provinsi busung lapar, rawan pangan, gizi buruk. Kejadian luar biasa (KLB) rawan pangan, gizi buruk dan busung lapar telah  menjadi rutinitas bahkan “ritual” tahunan. Gubernur, walikota, bupati, camat, kepala desa, silih berganti tapi rawan pangan, busung lapar dan gizi buruk tidak pernah lari dari NTT. Tiap gubernur muncul dengan program-program pembangunannya tetapi semua itu tidak berdaya di hadapan kelaparan.  Para bupati berlomba-lomba meng­kampanye­kan ketahanan pangan tetapi yang hadir riil di masyarakat adalah semakin kokohnya pertahanan bagi keberadaan hantu kelaparan dan setan gizi buruk. Program-program pembangunan ibarat anggur merah yang hanya memabuk­­kan emosi rakyat kecil saat menonton goyangan artis dangdut kampanye pilkada beberapa waktu lalu dan tidak lama lagi akan disaksikan di Flotim, Sumba dan Manggarai.

Keberlanjutan realitas busung lapar di NTT merefleksikan peran dan tanggung­jawab semua komponen masyarakat. Baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), agama dan seluruh masyarakat. Sinergisitas antarkomponen belum tertata secara permanen. Masing-masing berjalan dalam “dunianya” sendiri-sendiri. Kadang cenderung saling menyudutkan dan lempar tanggungjawab. Program-program pemerintah belum sepenuhnya menyentuh realitas publik, apalagi menggerakkan rakyat untuk lebih kreatif memberdayakan aneka potensi lokal yang tersedia. Belum lagi, masih kuatnya represi budaya proyek di kalangan birokrat. Bantuan langsung tunai (BLT) misalnya, hanya menjadikan rakyat kita pengemis yang menunggu berjam-jam di kantor lurah untuk meng­kampanyekan bahwa dirinya miskin. Kebun, ladang, sawah, ternak dan rutinitas harian lainnya ditinggalkan hanya demi beberapa lembar uang hasil belas kasihan murahan  pemerintahan SBY-Boediono yang merupakan “lanjutan” dari hasil mengutang di luar negeri. Republik ini hanya “melanjutkan” gagasan kemiskinan dari kepemimpinan yang satu kepada kepemimpinan yang lain. Dan kita, rakyat Indonesia menikmati keasyikan dalam permaian “lanjutkan” tongkat estafet kemiskinan ini.

Rawan Kebijakan

Keberlanjutan realitas busung lapar di NTT merefleksikan peran dan tanggung­jawab semua komponen masyarakat. Baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), agama dan seluruh masyarakat. Sinergisitas antarkomponen belum tertata secara permanen. Masing-masing berjalan dalam “dunianya” sendiri-sendiri. Kadang cenderung saling menyudutkan dan lempar tanggungjawab. Program-program pemerintah belum sepenuhnya menyentuh realitas publik, apalagi menggerakkan rakyat untuk lebih kreatif memberdayakan aneka potensi lokal yang tersedia. Belum lagi, masih kuatnya represi budaya proyek di kalangan birokrat. Republik ini hanya “melanjutkan” gagasan kemiskinan dari kepemimpinan yang satu kepada kpemimpinan yang lain. Dan kita, rakyat Indonesia menikmati keasyikan dalam permaian “lanjutkan” tongkat estafet kemiskinan ini.  Jadi diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengatasi persoalan tersebut


C. Dwi Atmadi (dari berbagai sumber)

Kategori:Artikel
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: